Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019) diatur mengenai tata cara perubahan anggaran dasar Koperasi, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini: Read More
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (selanjutnya disingkat PP 7/2021), yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2021 serta diundangkan dan berlaku sejak saat itu juga.
Seperti yang kita ketahui terdapat 3 macam/jenis perubahan dalam Yayasan, yaitu sebagai berikut:
Andi dan Yeni, pasangan suami isteri suatu ketika datang ke kantor Notaris Ricky, Notaris yang berkantor di ruko depan komplek tempat tinggal mereka. Mereka hendak berkonsultasi tentang rencana mereka untuk mendirikan PT yang bergerak di bidang EO.
Seiring dengan berkembangnya usaha, dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) maka setidaknya akan ada perubahan dalam perusahaan tersebut, baik itu permodalan, susunan pengurus perusahaan (Direksi dan Komisaris) atau pemegang saham (ada investor yang masuk atau keluar) atau mungkin juga perusahaan melepas sahamnya ke masyarakat/public yang kita kenal dengan istilah IPO (Initial Public Offering). Read More
Notaris sebelum membuat Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW) akan meminta pernyataan dari para ahli waris sebagai dasar pembuatan SKHW tersebut. Kadangkala salah satu ahli waris berada diluar Kota dan dengan berbagai alasan tidak dapat hadir dihadapan Notaris. Untuk mengatasi hal tersebut Notaris meminta ahli waris yang berada diluar Kota tersebut memberi Kuasa kepada ahli waris lainnya untuk membuat pernyataan tersebut, dan Kuasa tersebut wajib dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris baik itu berupa akta notariil atau legalisasi.
Berikut adalah contoh Surat Keterangan hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris didahului dengan membuat Akta Pernyataan dari para ahli waris sebagai dasar bagi notaris untuk membuat SKHW dimaksud.
KETERANGAN HAK MEWARIS
NOMOR: 100/K/GM/X/2016
PERJANJIAN PERKAWINAN
Nomor : xx.-
Menkumham menerbitkan aturan baru mengenai pendaftaran CV, persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma nomor 17 tahun 2018 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 01 Agustus 2018. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sehingga memudahkan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan perizinan usaha khususnya untuk badan usaha CV, Firma dan Persekutuan Perdata melalui system perizinan terpadu Online Single Submission atau OSS.
Halo, kali ini kita akan share tentang keuntungan2 yang perlu kalian ketahui apabila kalian pengusaha yang akan mendirikan Perseroan Terbatas (PT), yuks disimak:
